NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA HUKUM DALAM UNDANG UNDANG DIMUKA UMUM
DOI:
https://doi.org/10.32509/wacana.v2i8.223Abstract
Dalam penyelenggaraan Negara telah terjadi pemusatan kekuasaan wewenang dan tanggung jawab Presiden RI yang berakibat tidak berfungsinya dengan baik lembaga tertinggi Negara lainnya, serta tidak berkembang nya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi control sosial dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
References
Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasannya, Penerbit lndah, Surabaya, 1998.
Tap MPR RI Nomor II / MPR I 1998 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Penerbit Bina Pustaka Tama, Surabaya, 1998.
Undang-Undang No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.
ArtidjoAlkostar, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, Diterbitkan
Published
2004-12-31
Issue
Section
Articles
